Arsip – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Republik Indonesia Romo R. Muhammad Syafi’i saat dimintai keterangan awak media di Bandarlampung, Provinsi Lampung, Kamis (14/8)2025). ANTARA/Dian Hadiyatna/aa
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa seluruh aparatur atau pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dan aset-aset terkait haji siap dialihkan kepada Kementerian Haji dan Umrah.
“Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) itu keseluruhan pindah ke Kementerian Haji sampai ke kanwil-kanwil itu kan kabid haji, pindah semua. Di bawah, ada kasi haji, termasuk embarkasi-embarkasi. Pokoknya, pegawai dan aset tahun ini sepenuhnya harus beralih dari Kementerian Agama ke Menteri Haji,” kata Romo Syafi'i kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai perkembangan peralihan penyelenggaraan haji dari Kemenag kepada Kementerian Haji, usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI.
Romo Syafi'i lalu menegaskan bahwa amanat undang-undang atau revisi UU Haji yang baru disahkan tidak boleh ditunda pelaksanaannya. Oleh karena itu, kata dia, transisi kelembagaan harus segera berjalan, termasuk penyesuaian struktur anggaran.
“Di struktur anggaran itu juga sudah mulai masuk,” ujarnya.
Baca juga: BP Haji: Uang pangkal layanan haji 2026 sudah ditransfer Rp2,7 triliunBaca juga: Kementerian Haji segera wujudkan perbaikan layanan
Wamenag menjelaskan pula pada awalnya pengawalan proses peralihan itu ditugaskan kepada dirinya, namun belakangan diambil alih oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag.
“Jadi saya tidak tahu persis sudah sampai mana, tapi itu wajib diproses dan sepenuhnya pelaksanaan haji tahun 2026 tidak boleh lagi dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tetapi oleh Menteri Haji dan Umrah,” kata dia.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
"Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir.
Lalu kepada wartawan, Cucun mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Pengangkatan Menteri Haji dan Umrah akan segera diterbitkan.
Baca juga: Anggota DPR sebut Kementerian Haji harus turut evaluasi haji 2025Baca juga: Pengamat: Kementerian Haji harus fokus tangani persoalan layanan
Pewarta: Tri Meilani AmeliyaEditor: Riza Mulyadi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
